Jakarta (Dikdas): Tidak tercantumnya nama guru dalam Data Pokok
Pendidikan, salah satunya, disebabkan pengisian instrumen data oleh
operator sekolah tidak lengkap. Hal demikian diutarakan Supriyatno,
S.Pd., M.A, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan
Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menanggapi keluhan sejumlah guru
yang namanya belum tercantum dalam Dapodik sehingga khawatir tidak dapat
tunjangan.
Seharusnya data yang dimasukkan dalam aplikasi Dapodik
lengkap. Jangan sampai ada variabel yang kosong dan terlewat diisi. Jika
ada satu saja variabel tak diisi, maka data secara keseluruhan tidak
bisa diolah. “Misalnya saya mengajar, tapi rombongan belajarnya (rombel)
tidak diisi, bagaimana bukti mengajarnya?” ucapnya.
Data Pokok
Pendidikan merupakan program pendataan yang digalang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaring tiga entitas data pokok
pendidikan di seluruh Indonesia secara individual dan relasional. Tiga
entitas data tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan (PTK), dan satuan pendidikan. Penjaringan dilakukan secara
daring (dalam jaringan—online). Instrumen pendataan pun dapat diunduh dari laman Dapodik.
Secara
teknis, kepala sekolah mengumpulkan instrumen pendataan terkait siswa,
guru, dan sekolah. Data tersebut kemudian diserahkan kepada operator
yang bertugas mengunggah data ke sistem Dapodik. “Sistemnya bukan
individu guru yang mengisi, tapi operator sekolah. Karena yang punya
akses, kan, operator,” jelas Supriyatno.
Dari mekanisme itu,
Supriyatno menilai, tidak lengkapnya data yang diunggah ke sistem
Dapodik merupakan tanggung jawab kepala sekolah. “Mereka tidak aware terhadap pentingnya data harus lengkap, wajar, dan benar,” tegasnya.
Ia
mencontohkan pendataan Dapodik di Kebumen dan Indramayu. Tak ada
komplain dari kedua kabupaten tersebut lantaran operator menjalankan
tugasnya dengan benar. Maka ia berharap kepala sekolah memberi perhatian
lebih kepada operator karena tugas mereka lumayan berat.
“Sekolah-sekolah yang perhatian terhadap operatornya, operatornya
bekerja dengan tenang. Semua variabel datanya dilengkapi. Mereka mulus
saja,” ungkapnya.
Namun Supriyatno menggarisbawahi, aplikasi Dapodik
tidak menentukan seorang guru mendapat tunjangan atau tidak, melainkan
sekadar menyajikan data secara individual dan terelasi dengan sekolah
dan rombongan belajar yang diemban/diampu. Dapodik sekadar bahan mentah
yang digunakan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar untuk menyalurkan tunjangan sesuai kriteria dan aturan
yang telah ditentukan.
Hingga 11 April 2013 pukul 17.00 WIB,
pendataan Dapodik telah berjalan 96,5 persen. Dari total 184.498 SD dan
SMP di seluruh Indonesia, 178.049 sekolah telah memasukkan datanya dan
sekolah yang belum terjaring berjumlah 6.449. Dua provinsi yaitu
Kepulauan Bangka Belitung dan D.I. Yogyakarta telah 100 persen tuntas
menjaring Dapodik.
Untuk mengejar ketuntasan pendataan dan
meningkatkan kualitas Dapodik, Supriyatno mengerahkan 15 operator
pendataan. “Kita banyak fasilitas layanan kepada sekolah agar mereka
bisa memperbaiki data secara baik dan cepat,” tegasnya. Fasilitas
tersebut di antaranya broadcast, telepon, jejaring sosial Facebook, surat elektronik (email), dan surat pos. Mereka pun siap melayani operator sekolah yang datang ke sekretariat Dapodik.
Direktur
Pembinaan PTK Dikdas Sumarna Surapranata, Ph.D mengatakan, data guru
yang mendapatkan tunjangan diambil dari Dapodik. Selain itu, karena
pendataan Dapodik belum mencapai 100 persen, maka pendataan dilakukan
secara manual. “Yang kita gunakan secara total dengan Dapodik plus
manual,” ucapnya.
Pengecekan secara manual dengan menghubungi
operator sekolah melalui surat elektronik, pesan layanan singkat, atau
surat pos. Pengecekan juga bisa melalui kepala sekolah dan dinas
pendidikan setempat.* (Billy Antoro)
(Dirjen Dikdas)
SK Belum Keluar Bukan Kiamat
Jakarta
(Dikdas): Menanggapi sejumlah guru yang gelisah lantaran namanya belum
terjaring dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga
terancam tak mendapat tunjangan, Sumarna Surapranata, Ph.D., Direktur
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, mengatakan
mereka tak perlu khawatir. Jika data belum terjaring, kemungkinan besar
pengisian instrumen pendataan oleh operator sekolah belum lengkap. Maka
yang perlu dilakukan adalah melengkapi instrumen pendataan.
“Bagi
guru yang tidak keluar SK-nya sekarang, itu bukan kiamat. Silakan
melengkapi persyaratan-persyaratan, nanti di tengah jalan akan keluar.
Haknya dari bulan Januari tidak hilang,” ujarnya saat ditemui di ruang
kerjanya, Selasa 9 April 2013. Setelah data lengkap dan Surat Keputusan
(SK) keluar, guru mendapat tunjangan secara rapel tanpa ada pemotongan
sepeserpun.
Sumarna mengakui, penjaringan Dapodik belum mencapai
100 persen. Itu terjadi lantaran banyak kendala di lapangan, seperti
terbatasnya akses dan jaringan internet di sebuah daerah. Namun
jumlahnya kecil, kini sekitar 3,5 persen.
Tapi bukan berarti
pihaknya tinggal diam. Selain melalui Dapodik, penjaringan data
dilakukan pula dengan pengecekan secara manual. Operator sekolah yang
bersangkutan dihubungi baik melalui telepon, pesan layanan singkat,
ataupun surat. Kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat juga turut
dihubungi. Dengan begitu, penjaringan instrumen pendataan akan cepat
tuntas.
Sumarna menyampaikan, tunjangan khusus yaitu tunjangan
untuk guru-guru yang mengabdi di kawasan yang tergolong daerah khusus
telah tersalur 100 persen. Dana tunjangan dikirim ke rekening
masing-masing guru. “Kalau tunjangan profesi baru tersalurkan sekitar 40
persen,” ungkapnya.* (Billy Antoro)
(Dirjen Dikdas)
